Archive | April 2016

diskusi 8 bi niaga smster 1

According to the article, as a leader if you want your employees follow you, what  you should do?
Make a positive , motivating style and the workplace happy.
then employees will follow.

Here are some tips to help you become a leader in all situations.

1. Be a good role model. To be respected, it is very important to show that you know your field. People will respect and listen to you if they know that you have extensive knowledge in your field. Describe your experience. Without boasting, let your employees know how long you have to pursue your business, and what you’ve accomplished. They not only will better understand why you become their boss, but they also will be more admired you and excited to be part of your team. Act in a professional manner. Even if you are the boss, you should still be friendly to all employees and must also meet the basic standard of professionalism, as well-dressed, came to work and meetings on time, and communicate in a professional manner.

2. Clarify the rules and your expectations. Whether you’re a CEO of a company or a manager of a team of four people, is very important to establish your rules clearly from the beginning. Have a basic guideline or rule book that you can teach employees about how they should work. If you’re working on a project, goals and expectations you should be clear from the start so your employees motivated and not confused. It is advisable to clarify your goals in writing. Do not change your orders in the middle of the project. Although some adjustments in the workplace, it is important to not only have a clear desire, but also consistent. If you change your mind about what you want through a meeting, your employees probably will not do it seriously.

diskusi 7 bi.niaga smster 1

what will demotivate an entire workplace in terms of discipline?
According to the article, the thing that will demotivate the entire workplace in
terms of discipline is discipline an employee in public.
The following things are going to be demotivating all workplaces in terms of discipline is:
1. Make decisions and changes without involving them
2. Tell, don’t ask
3. Keep a close eye on them
4. Don’t provide any support or guidance
5. Threaten them
6. Use appropriately negative language, preferably in a raised voice

diskusi 6 b. i niaga smstr 1

In my opinion, the best way to acheive corporate goals is not to focus on how to “Discipline” employees. Because the act of disciplining accured as a “reaction”.

How to make clear directions, coaching, motivation, rewards and efective supervision are need to get more attentions and guaranteed be practiced in the workspace. By having these things emphasized as the corporate culture, means the organization is focus more in how to keep the desired pace of productivity maintained and preventively avoid mistakes and fraudulents.

But if when any discipline is necessary, in my opinion, the best way to resolve it is by first is being prompt. Don’t wait it up. Face the problem immediately.

Secondly is to make it impersonal and being discuss in private.

And the last thing is the approach I prefer to confront the issue is by using questioning approach. Meaning that instead of highlighting the mistake done, I think it is more effective just to ask their opinion of how the effect caused by the mistake for the organization and corporate goals, and how or what should be done by employees to avoid such effect.

By having them answer these questions creates regret and awareness about the mistake done and make them feel that their being part of the solution. By doing this is also avoid defensive mechanism which will create more reluctent to change.

When can you discipline your employee?

Disciplining an employye is always unpleasant for everyone involved.the most effective disciplinary action should be a motivational opportunity so that the employee is inspired to perform better.many corporate institution use progressive discipline to address problematic behavior,which progresses through four stages:first comes a verbal warning,then a written warning,then a final written warning and/or suspension,followed by termination.

Following some tips discipline witout causing conflict.

1. do not discipline without preparation

2. scolds immediately after the violation

3. do it personally

4. give strikes in a state of calm

5. focus on the issue

6. give them the opportunity to express the problem

7. tell us what you want and advice

8. make a commitment to joint repair

9. enforce regulations to be consistent,firm and fair.

Discipline an employee can help ensure positive, working relations and a better,stronger business.

 

 

referensi :www.wikihow.com

diskusi 8 pih

sebutkan hukum acara yang Anda ketahui yang terdapat dalam sistem hukum Indonesia!

1. Hukum acara peradilan tata usaha negara
Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara (HAPTUN) adalah Peraturan Hukum yg mengatur proses
penyelesaian perkara TUN melalui pengadilan (hakim), sejak pengajuan gugatan sampai keluarnya putusan pengadilan (hakim).
2. hukum acara peradilan agama
Hukum Acara Peradilan Agama adalah rangkaian peraturan-peraturan yang memuat cara bagaimana orang
harus bertindak di muka pengadilan yang terdiri dari cara mengajukan tuntutan dan mempertahankan
hak, cara bagaimana pengadilan harus bertindak untuk memeriksa serta memutus perkara dan cara bagaimana
melaksanakan putusan tersebut di lingkungan Peradilan Agama.
Hukum acara pidana atau hukum pidana formal adalah hukum yang melaksanakan dan menegakkan hukum pidana materil.
Hukum acara pidana dibagi dua, yaitu:
a. hukum acara pidana formal, yang terdiri atas investigasi daninterogasi. Hukum acara pidana formil mengatur
tentang tindakan aparat hukum dalam hal penyelidikan dan penyidikan
sebelum perkara diajukan ke pengadilan (pra-ajudikasi);
b. hukum acara pidana materil, yaitu hukum acara pidana yang mengatur perihal pembuktian di pengadilan, seperti
alat bukti, teori pembuktian, kekuatan pembuktian, beban pembuktian, dan lain-lain.
Dilihat dari tahapannya, hukum acara pidana dibagi menjadi:
a. pra-ajudikasi: tindakan aparat hukum untuk melakukanpenyelidikan dan penyidikan sebelum perkara
diajukan ke pengadilan. Tujuan dari tahap ini adalah Berita Acara Pemeriksaan(BAP);
b. ajudikasi: pemeriksaan di pengadilan, yaitu dari penuntutan sampai putusan;
c. pasca-ajudikasi: tahap setelah putusan pidana dijatuhkan oleh hakim, termasuk upaya hukum biasa dan luar biasa.
Sementara menurut mantan hakim agung Arbijoto, hukum pidana terdiri atas dua macam, yaitu:
a. hukum pidana formil: aturan pidana yang memuat unsur-unsur perbuatan pidana, yaitu unsur kesengajaan (ada tujuan)
danunsur melawan hukum (melawan hak), misalnya pencurian; dan
b. hukum pidana materil: aturan pidana yang menitikberatkan pada akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana tersebut, seperti pembunuhan

Hukum acara yang saya ketahui selain acara pidanadan perdata yang terdapat dalam sistem hukum di indonesia yaitu :

  1. Hukum acara peradilan tata usaha negara

Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara (HAPTUN) adalah Peraturan Hukum yg mengatur proses penyelesaian perkara TUN melalui pengadilan (hakim), sejak pengajuan gugatan sampai keluarnya putusan pengadilan (hakim).

 

2. hukum acara peradilan agama

Hukum Acara Peradilan Agama adalah rangkaian peraturan-peraturan yang memuat cara bagaimana orang harus bertindak di muka pengadilan yang terdiri dari cara mengajukan tuntutan dan mempertahankan hak, cara bagaimana pengadilan harus bertindak untuk memeriksa serta memutus perkara dan cara bagaimana melaksanakan putusan tersebut di lingkungan Peradilan Agama.

sumber hukum acara Peradilan Agama antara lain :

  1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.
  2. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
  3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura.
  4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
  5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.
  6. Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.
  7. Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR) untuk Jawa dan Madura.
  8. Rechtsreglement Buitengewesten (RBg.) untuk luar Jawa dan Madura.
  9. Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering (Rv).
  10. Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 1991 tentang penggunaan Kompilasi Hukum Islam sebagai pedoman dalam penyelesaian masalah-masalah di bidang Perkawinan, Perwakafan dan Kewarisan.
  11. Yurisprudensi, yaitu kumpulan yang sistematis dari Putusan Mahkamah Agung yang diikuti oleh Hakim lain dalam putusan yang sama.
  12. Surat Edaran Mahkamah Agung sepanjang menyangkut Hukum Acara Perdata.

Sebagai landasan Hukum Acara Peradilan Agama, perlu dipedomani Asas-asas Hukum Acara Peradilan Agama sebagai berikut :

  1. Peradilan Agama adalah Peradilan Negara (pasal 3 ayat (1) Undang-undang No. 4 Tahun 2004, pasal 2 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-undang Nomor 3 tahun 2006.
  2. Peradilan Agama adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam (pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989).
  3. Peradilan Agama menetapkan dan menmegakkan hukum berdasarkan keadilan berdasarkan Pancasila (pasal 3 ayat (2) Undang-undang Nomor 4 tahun 2004).
  4. Peradilan Agama memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara berdasarkan hukum Islam (pasal 2, 49 dan Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 3 tahun 2006).
  5. Peradilan dilakukan demi keadilan berdasarkan Ke Tuhanan Yang Maha Esa (pasal 4 Undang-undang Nomor 4 tahun 2004, pasal 57 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 tahun 2006).
  6. Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan (pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 4 tahun 2004, pasal 57 ayat (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989).
  7. Peradilan dilakukan menurut hukum dan tidak membeda-bedakan orang (pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 tahun 2004, pasal 58 ayat (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989).
  8. Peradilan dilakukan bebas dari pengaruh dan campur tangan dari luar (pasal 4 ayat (3) Undang-undang Nomor 4 tahun 2004).
  9. Peradilan dilakukan dalam persidangan Majelis dengan sekurang-kurangnya tiga orang Hakim dan salah satunya sebagai Ketua, sedang yang lain sebagai anggota, dibantu oleh Panitera Sidang (pasal 17 ayat (1), (2) dan (3) Undang-undang Nomor 4 tahun 2004).
  10. Pihak yang diadili mempunyai hak ingkar terhadap Hakim yang mengadili (pasal 29 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 tahun 2004).
  11. Beracara dikenakan biaya (pasal 121 ayat (1) HIR, pasal 145 ayat (4) RBg.).
  12. Hakim bersifat menunggu (pasal 49 Undang-undang Nomor 3 tahun 2006).
  13. Hakim pasif (pasal 118 ayat (1) HIR, pasal 142 ayat (1) RBg.)
  14. Persidangan bersifat terbuka untuk umum (pasal 19 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 tahun 2004).
  15. Hakim mendengar kedua belah pihak (pasal 121 HIR,pasal 145 RBg., pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 tahun 2004, pasal 58 ayat (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989).
  16. Tidak harus diwakilkan (pasal 123 HIR, pasal 147 RBg.).
  17. Hakim wajib mendamaikan para pihak (pasal 130 HIR, 154 RBg, pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974).
  18. Hakim membantu para pihak (pasal 5 ayat (2) Undang-undang Nomor 4 tahun 2004, pasal 58 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989).
  19. Hakim wajib menghadili setiap perkara yang diajukan kepadanya (pasal 16 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 tahun 2004).
  20. Putusan harus disertai alasan (pasal 25 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 tahun 2004, pasal 62 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, pasal 184 ayat (1)dan pasal 195 RBg.).
  21. Tiap putusan dimulai dengan kalimat “Bismillahir rahmaanir rahiim” diikuti dengan “Demi Keadilan Berdasarkan Ke Tuhanan Yang Maha Esa” (pasal 57 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989).
  22. Semua putusan Pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum (pasal 20 Undang-undang Nomor 4 tahun 2004).
  23. Tiap-tiap pemeriksaan dan perbuatan hakim dalam penyelesaian perkara harus dibuat berita acara (pasal 186 HIR, pasa 96 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989).
  24. Terhadap setiap putusan diberikan jalan upaya hukum berupa banding, kasasi dan peninjauan kembali (pasal 21, 22 dan 23 Undang-undang Nomor 4 tahun 2004).
  25. Pelaksanaan putusan Pengadilan wajib menjaga terpeliharanya peri kemanusiaan dan peri keadilan (pasal 36 ayat (4) Undang-undang Nomor 4 tahun 2004).

3. hukum acara konstitusi

dasar hukumnya :

  1. Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 (Pasal 7 B dan 24C)
  2. Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Pasal 28 sampai dengan Pasal 85);
  3. Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK)

 

diskusi 6 pih

1.Teuku Muhammad Radhie

Politik Hukum ialah sebagai pernyataan kehendak penguasa negara dan mengenai hukum yang berlaku diwilayah suatu negara dan mengenai arah perkembangan hukum.

2.Abdul Hakim

Politik hukum sama dengan Politik pembangunan hukum.dapat disimpulkan bahwa pengertian politik hukum adalah sarana penguasa dalam mencapai tujuan negara dalam upaya menjaga ketertiban,keamanan pembangunan,perekonomian dan menciptakan suasana pemerintahan yang kondusif guna mewujudkan pemerintahan yang bersih.

Politik dan Hukum mempunyai kedudukan yang sejajar.hukum tidak bisa ditafsirkan sebagai bagian dari sistem politik,demikian juga sebaliknya.dalam realitas hubungan hukum dan politik tidak sepenuhnya ditentukan oleh prinsip-prinsip yang diatur dalam sistem konstitusi,tetapi lebih ditentukan pada komitmen rakyat dan elite politik untuk bersungguh-sungguh melaksanakan konsitus tersebut sesuai dengan semangat jiwanya.

menurut saya Hukum merupakan produk politik sebagai formalisasi atau kristalisasi dari kehendak -kehendak politik yang saling berinteraksi dan bersaingan.

 

diskusi 5 pih

1.Batalnya suatu keputusan Tata Usaha negara

apabila suatu keputusan Tata Usaha Negara (beschikking)tidak memenuhi persyaratan dapat dinyatakan batal.batal menurut prof.Muchsan ada tiga yaitu:

a.Batal mutlak.batal mutlak adalah semua perbuatan yang pernah dilakukan dianggap belum pernah ada.aparat yang berhak menyatakan adalah hakim melalui putusannya.

b.Batal demi hukum.terdapat dua alternatif batal demi hukum yaitu:

1.semua perbuatan yang pernah dilakukan dianggap belum pernah ada

2.sebagian perbuatan dianggap sah,yang batal hanya sebagiannya saja.aparat                 yang berhak menyatakan yudikatif dan eksekutif.

c.Dapat dibatalkan.dapat dibatalkan adalah semua perbuatan yang dilakukan dianggap sah.pembatalan berlaku semenjak dinyatakan batal.aparat yang berhak menyatakan adalah umum (eksekutif,legislatif,dan lain-lain).

2.Hapusnya Suatu keputusan Tata Usaha Negara.dapat dinyatakan hapus jika memenuhi unsur-unsur dibawah ini

a.apabila sudah habis masa berlakunya

b.dicabut atau dinyatakan tidak berlaku oleh aparat yang berwenang (yudikatif,eksekutif,legislatif).

c.apabila dikeluarkan suatu  keputusan Tata Usaha Negara baru yang subtansinya sama dengan keputusan Tata usaha Negara yang lama

d.apabila peristiwa hukum yang menjadi motifasi lahirnya keputusan tersebut sudah tidak relevan lagi.hal ini didasarkan pada pendapat Van poe lie dalam teori rebus sic stantibus yang menyatakan bahwa setiap peristiwa hukum terjadi karena adanya motifasi-motifasi tertentu.

 

diskusi 4

Peristiwa hukum pada hakekatnya adalah kejadian,keadaan atau perbuatan orang yang oleh hukum dihubungkan dengan akibat hukum(Mertokusumo,1990:41).secara singkat dapat dikatakan bahwa peristiwa hukum adalah peristiwa yang mempunyai akibat hukum.

Contoh yang sederhana dan biasa kita lakukan yaitu orang tidur,itu adalah peristiwa alamiah tetapi ini penting bagi hukum,apabila yang tidur adalah seorang SATPAM yang kebetulan sedang bertugas.kalau kantor tempat dimana SATPAM  bertugas aman,mungkin tidak banyak dipersoalkan,mungkin tindakan hukumnya baru tegoran,tetapi kalau terjadi pencurian,maka tidurnya SATPAM yang sedang bertugas menjadi peristiwa hukum dan SATPAM tersebut dapat dikenai sanksi.

kenapa disebut peristiwa hukum karena peristiwa tersebut mempunyai akibat hukum,peristiwa -peristiwa dalam masyarakat dapat berupa perbuatan manusia,kejadian atau keadaan.