diskusi 6 pkn smster 1

Perhatikan wacana berikut:

Kronologi Pemilihan Pimpinan DPR yang Tergesa-gesa”

Pemilihan pimpinan DPR melalui jalan yang panjang dan emosional. Setelah 560 anggota DPR periode 2014-2019 dilantik, pimpinan sidang, Popong Otje Djundjunan, meminta persetujuan untuk digelar rapat konsultasi agar setiap partai politik melakukan lobi ihwal struktur pimpinan DPR dan fraksi-fraksi. Anggota Dewan kemudian memulai rapat konsultasi pada Rabu, 1 Oktober 2014, pukul 14.00. Dalam rapat tersebut, koalisi partai pendukung Jokowi–PDIP, Hanura, PKB, dan NasDem–meminta pimpinan sidang tak buru-buru menetapkan struktur pimpinan DPR karena masih diperlukan lobi. Lagi pula, kader Partai NasDem yang baru masuk parlemen perlu mempelajari Tata Tertib DPR terlebih dahulu. Namun belum juga selesai rapat konsultasi dan lobi-lobi politik, seluruh perwakilan partai koalisi pendukung Prabowo Subianto–Gerindra, Golkar, PKS, PPP, dan PAN–buru-buru keluar dari ruang rapat konsultasi di Gedung Nusantara. Bersama ketua sementara Dewan Perwakilan Rakyat Popong Otje Djundjunan dari Partai Golkar dan Ade Rezki Pratama dari Partai Gerindra, mereka menyatakan rapat paripurna pemilihan pimpinan DPR akan dilakukan malam itu juga. Padahal rapat konsultasi belum ditutup. Para perwakilan koalisi tersebut sibuk menelepon anggotanya untuk kembali ke ruang rapat. Sekretaris Jenderal PKS Fahri Hamzah berteriak di tengah kerumunan wartawan. “Malam ini paripurna!” katanya, Rabu, 1 Oktober 2014. Sikap sepihak tersebut langsung menyulut protes dari koalisi Jokowi. Politikus PKB, Anna Muawanah, langsung naik ke podium di ruang rapat dan bersuara keras. Ia berulang kali mengatakan rapat konsultasi belum ditutup dan masih ada agenda yang belum dibahas.
“Rapat belum ditutup! Kami akan buka rekaman rapat bahwa rapat ini memang belum ditutup tapi kesekjenan DPR dan pimpinan sementara langsung keluar,” kata Anna. Saat koalisi Prabowo berbondong-bdong ke luar ruangan, koalisi Jokowi bertahan dan berharap lawan politiknya tersebut kembali. Tapi protes mereka diabaikan. Sekretaris Jenderal PDIP Tjahjo Kumolo menyatakan empat partai anggota koalisinya akan berkonsultasi untuk mengambil sikap atas pemaksaan rapat paripurna tersebut. Salah satunya, melakukan interupsi. “Dalam politik, kesabaran juga ada batasnya,” kata Tjahjo.Ketua Fraksi Partai NasDem Viktor Laiskodat mengatakan pemaksaan rapat paripurna adalah inisiatif koalisi Prabowo. Dia menjelaskan, ada sembilan agenda dalam rapat konsultasi. Saat rapat konsultasi bubar, masih ada tujuh agenda lain yang belum dibahas. Rapat konsultasi juga diwarnai skors beberapa kali karena sejumlah partai meminta waktu konsultasi internal. Pada pukul 21.00, akhirnya rapat paripurna langsung dilaksanakan karena Fraksi Demokrat telah memihak ke koalisi Prabowo. “Padahal belum dibahas juga apa agenda rapat paripurnanya,” kata Viktor. “Ini sangat memaksa.” Meski demikian, pengesahan pimpinan DPR tetap dilakukan. Posisi Ketua DPR diduduki Setya Novanto (Golkar), sedangkan wakil-wakilnya adalah Agus Hermanto (Demokrat), Taufik Kurniawan (PAN), Fadli Zon (Gerindra), dan Fahri Hamzah (PKS). (diunduh dari http://www.tempo.co/read/news/2014/10/02/078611381)

Diskusikan:

  1. Apakah rapat di atas merupakan merefleksikan demokrasi Pancasila?
  2. Apa rekomendasi Bapak/Ibu/Sdr/I agar demokrasi Pancasila dapat dilaksanakan dari seluruh elit politik, para birokrat dan seluruh rakyat Indonesia sehingga demokrasi Pancasila mengakar kuat sebagai ikon bangsa dan masyarakat Indonesia?

Selamat berdiskusi!

me:

1. Dalam demokrasi, Manusia mempunyai kebebasan dan dapar menjalankan kebebasan itu apabila kebebasan iti tidak mengganggu kepentingan orang lain. Dari segelintir penjelasan itu saja sudah dapat dilihat bahwa apa yang terjadi dalam rapat pemilihan pimpinan DPR tesebut tidak mencerminkan Demokrasi Pancasila. Tidak terwujudnya musyawarah yang tentram dan damai dalam mencapai mufakat tentu sangat tidak mereflesikan demokrasi pancasila.

2. Demokrasi Pancasila akan mudah berkembang & mengakar pada seluruh individu di Indonesia jika makin tinggi tingkat pendidikan, kesejahteraan yang makin meningkat dan surutnya kultur feodalisme. Apabila hal-hal ini terjadi maka kehidupan berdemokrasi pun akan terwujud.

me:

1. menurut pendapat saya,dari wacana diatas rapat tersebut tidak merefleksikan pancasila karena demokrasi pancasila merupakan demokrasi yang konstitusional berdasarkan mekanisme kedaulatan rakyat,disetiap penyelenggaraan negara dan penyelenggaraan pemerintah menurut konstitusi yaitu UUD 1945.sebagai demokrasi pancasila terikat dengan UUD 1945 dan implementasinya (pelaksanaannya) wajib sesuai dengan apa yang terdapat dalam UUD1945.wacana diatas terkesan terburu-buru.

2. rekomendasi saya,harus adanya sosialisasi terhadap masyarakat.dibentuknya agen mediasi yang mampu mempertemukan antara dewan perwakilan dan masyarakat secara langsung.dan pendidikan demokrasi harus diwajibkan untuk dipelajari diberbagai jenjang pendidikan serta memberikan perlindungan dan sikap terbuka terhadap masyarakat.

terimakasih.

 

 

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s