inisiasi 5 pkn smstr 1

Pengayaan Polstranas

Dokumen Perencanaan dan Pelaksanaan

Lampiran Pidato Kenegaraan Thn 2010
28/01/2011
Sebagai bagian dari Pidato Kenegaraan Tahun 2010, lampiran pidato ini memaparkan hasil-hasil yang dicapai dari pertengahan tahun 2009 hingga Juni 2010 dari pelaksanaan kebijakan umum pembangunan tersebut di atas yang selanjutnya dijabarkan ke dalam 3 (tiga) bagian.
Bagian pertama berisi tentang pencapaian dari 11 (sebelas) prioritas nasional dan 3 (tiga) prioritas nasional lainnya. Kesebelas prioritas nasional tersebut mencakup reformasi birokrasi, pendidikan, kesehatan, penanggulangan kemiskinan, ketahanan pangan, infrastruktur, iklim investasi dan usaha, energi, lingkungan hidup dan pengelolaan bencana, daerah tertinggal, terdepan, terluar, dan pascakonflik, serta kebudayaan, kreativitas, dan inovasi teknologi. Sementara itu, prioritas nasional lainnya mencakup bidang politik, hukum, dan keamanan; bidang perekonomian; dan bidang kesejahteraan rakyat. Pada bagian ini juga dipaparkan capaian dalam ekonomi makro dan pembiayaan pembangunan.
Bagian kedua tentang upaya memperkuat sinergi antarbidang pembangunan yang memuat capaian dalam bidang pengarusutamaan dan lintas bidang, sosial budaya dan kehidupan beragama, ekonomi, ilmu pengetahuan, sarana dan prasarana, politik, pertahanan dan keamanan, hukum dan aparatur, wilayah dan tata ruang, sumber daya alam dan lingkungan hidup, serta sistem pendukung manajemen pembangunan nasional.
Bagian ketiga memuat capaian pembangunan berdimensi kewilayahan.

Dokumen Perencanaan dan Pelaksanaan

Pidato Kenegaraan Tahun 2011
25/10/2011
Tahun 2011 merupakan tahun kedua pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2010—2014 yang visinya adalah “Terwujudnya Indonesia yang Sejahtera, Demokratis, dan Berkeadilan” dengan 3 (tiga) misi.
Pertama, melanjutkan pembangunan mencapai Indonesia yang sejahtera. Indonesia yang
sejahtera tercermin dari peningkatan tingkat kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan dalam bentuk percepatan pertumbuhan ekonomi yang didukung oleh penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, pengurangan kemiskinan, pengurangan tingkat pengangguran yang diwujudkan dengan bertumpu pada program perbaikan kualitas sumber daya manusia, perbaikan infrastruktur dasar, serta terjaganya dan terpeliharanya lingkungan hidup secara berkelanjutan.
Kedua, memperkuat pilar-pilar demokrasi dengan penguatan yang bersifat kelembagaan dan mengarah pada tegaknya ketertiban umum, penghapusan segala macam diskriminasi, pengakuan dan penerapan hak asasi manusia, serta kebebasan yang bertanggung jawab.
Ketiga, memperkuat dimensi keadilan dalam semua bidang termasuk pengurangan kesenjangan pendapatan, pengurangan kesenjangan pembangunan antardaerah (termasuk desa-kota), dan kesenjangan gender. Keadilan juga hanya dapat diwujudkan bila sistem hukum berfungsi secara kredibel, bersih, adil, dan tidak pandang bulu. Demikian pula, kebijakan pemberantasan korupsi secara konsisten diperlukan agar tercapai rasa keadilan dan pemerintahan yang bersih.

Dokumen Perencanaan dan Pelaksanaan

Lampiran Pidato Kenegaraan Tahun 2012
24/09/2012
Sebagai lampiran dari Pidato Kenegaraan Tahun 2012, dokumen ini memaparkan pelaksanaan tahun ketiga dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2010—2014 yang mempunyai visi “Terwujudnya Indonesia yang Sejahtera, Demokratis, dan Berkeadilan” dengan 3 (tiga) misi. Pertama, melanjutkan pembangunan mencapai Indonesia yang sejahtera, yaitu tercapainya peningkatan tingkat kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan dalam bentuk percepatan pertumbuhan ekonomi yang didukung oleh penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, pengurangan kemiskinan, pengurangan tingkat pengangguran yang bertumpu pada program perbaikan kualitas sumber daya manusia, perbaikan infrastruktur dasar, serta terjaganya dan terpeliharanya lingkungan hidup secara berkelanjutan. Kedua, memperkuat pilarpilar demokrasi dengan penguatan yang bersifat kelembagaan dan mengarah pada tegaknya ketertiban umum, penghapusan segala macam diskriminasi, pengakuan dan penerapan hak asasi manusia, serta kebebasan yang bertanggung jawab. Ketiga, memperkuat dimensi keadilan dalam semua bidang termasuk pengurangan kesenjangan pendapatan, pengurangan kesenjangan pembangunan antardaerah (termasuk desa-kota), dan kesenjangan gender. Keadilan hanya dapat diwujudkan bila sistem hukum berfungsi secara kredibel, bersih, adil, dan tidak pandang bulu.

Polstranas

Pergantian dari GBHN ke RPJPN tahun 2005-2025

Saudara/I Mahasiswa sekalian, dengan perubahan rezim pemerintahan dari Orde Baru ke Reformasi saat ini, maka ada perubahan dalam politik strategi nasional.
Hal ini ditandai dengan tiadanya GBHN sebagai wujud  polstranas,  mengingat adanya sistem desentraslisasi yang disertai kebijakan otonomi daerah , kemudian GBHN digantikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005-2025  (RPJPN). RPJPN  ini ditetapkan dalam UU RI No. 17 Tahun 2007 tentang RPJPN tahun 2005- 2025. Untuk lebih jelasnya silakan buka situs berikut : http://www.bappenas.go.id/node/42/465/uu-no-17-tahun-2007-tentang-rencana-pembangunan-jangka-panjang-nasional-tahun-2005-2025/

Last modified: Monday, 6 October 2014, 8:23 AM
Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s